Jakarta, 7 September 2025
Mereka tidak mendengar
10 bulan berlalu sejak pelantikan Prabowo dan Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada Oktober 2024. Demonstrasi menjadi tantangan pemerintahan ini. Bukan tanpa alasan, demonstrasi terjadi karena memprotes absennya pemerintah dalam mendengarkan aspirasi masyarakat atas program-program dan kasus-kasus yang terjadi.
Kenaikan pajak menjadi 12 persen, Makan Bergizi Gratis (MBG), efisiensi anggaran, dan Danantara menjadi beberapa program yang banyak diprotes pelaksanaannya. Belum lagi kasus politik, hukum, dan konflik agraria yang dibiarkan berlarut.
Bagi saya, program-program yang ingin dijalankan sebenarnya merupakan program yang bagus, namun pelaksanaannya memerlukan standar yang jelas agar tidak menimbulkan masalah baru. Contoh paling nyata adalah MBG. Insiden keracunan massal pada pelaksanaan program nasional tersebut terjadi berulang kali di seluruh penjuru negeri. Alih-alih mendengarkan protes masyarakat dan melakukan evaluasi besar-besaran, pemerintah justru berdalih bahwa program berskala besar seperti MBG pasti memiliki kemungkinan kesalahan.
Janji perbaikan MBG seolah hanya omong kosong, melihat insiden yang terus berulang. Bahkan, beberapa sekolah terpaksa mengakali ketidakhadiran pemerintah dengan mengharuskan para guru mencicipi makanannya terlebih dahulu. Tragisnya, para guru di sekolah di Sragen dan Sleman yang mencicipi terlebih dahulu makanan tersebut juga mengalami keracunan. Kontroversi juga terus bermunculan, seperti makanan yang disajikan diganti dengan jajanan warung, nasi yang banyak dengan lauk yang terlalu sedikit, hingga belatung yang ditemukan pada makanan; sebuah ironi untuk sebuah program yang mengklaim kata “bergizi” pada namanya.
Begitu pula dengan efisiensi anggaran besar-besaran. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa keserampangan Presiden Jokowi dalam mengelola anggaran telah mewariskan beban anggaran yang besar kepada pemerintahan Prabowo, seperti proyek Ibu Kota Negara (IKN). Meski begitu, seharusnya Prabowo telah mengetahui risiko tersebut dan seharusnya pula ia memiliki solusi yang tidak menimbulkan masalah yang lebih besar.
Efisiensi APBN yang digaungkan Prabowo juga seolah tidak mengenal prioritas. Banyak kementerian yang terdampak sangat besar; salah satunya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dengan pemotongan anggaran hingga lebih dari 70 persen. Ada pula kementerian-kementerian lain dengan pemotongan anggaran mencapai lebih dari 50 persen.
Selain kementerian, anggaran dari pusat ke daerah juga terdampak, sehingga berakibat pada berkurangnya dana transfer pusat ke daerah. Salah satu dampak ekstremnya adalah demonstrasi besar-besaran di Pati menolak rencana kenaikan PBB hingga 250 persen yang dicanangkan oleh Bupati Pati untuk menutupi pendapatan daerah. Alih-alih mendapat dukungan pembangunan, daerah justru menanggung beban besar demi menjaga program-program unggulan pusat seperti MBG dan Danantara tetap terlaksana.
Seolah tidak mau kalah, DPR seakan berjuang keras mempertahankan statusnya sebagai lembaga negara yang paling tidak dipercaya publik. Banyak RUU yang dibahas secara minim partisipasi publik. Bahkan, RUU TNI yang berpotensi besar bermasalah dibahas secara diam-diam di Hotel Fairmont. Rakyat yang masuk untuk memprotes tindakan tersebut diusir dari hotel. Klarifikasi yang mereka berikan adalah meskipun berada di hotel, rapat tersebut bersifat terbuka dan sesuai prosedur. Mereka juga menuding bahwa draf yang beredar di masyarakat adalah palsu, tanpa mereka publikasikan draf yang asli. Hingga pembahasan RUU TNI selesai, dokumennya juga masih belum bisa diakses oleh publik dalam jangka waktu yang cukup lama. Bayangkan, mereka melakukan tindakan dan klarifikasi sebodoh itu seolah kita semua tidak berakal.
Kemudian, di tengah kemuakan publik terhadap tingkah laku dan kinerja DPR, mereka membahas tentang kenaikan tunjangan bagi mereka, lalu merespons aspirasi kami dengan cara yang melecehkan. Sungguh di luar akal sehat!
Untuk kesekian kalinya, kami melakukan protes, namun tidak ada yang mendengar. Presiden masih setia dengan jargon “antek asing” kesayangannya. Kami lelah, tapi apakah ada cara lain selain protes dan berharap untuk didengar?
Berharap untuk didengar…
